Hubungan Cina dengan Tibet dan Taiwan

Pendahuluan

Cina merupakan negara besar dengan luas daratan 9.600.000 kilometer persegi dan memilikijumlah penduduk terbanyak di dunia dengan angka  ±1.339.000.000 jiwa. Luasnya wilayah Cina memberikan potensi sumber daya yang sangat besar serta berperan penting dalam menunjang kemajuan kehidupan sosial di Cina. Namun dengan luas dan jumlah penduduk yang besar tersebut juga menimbulkan konflik sosial maupun politik di dalamnya.
Sebagai contoh adalah permasalahan domestik dan sosial antara Cina dan Tibet. Selain itu juga permasalahan politis antara Cina dan Taiwan. Bahasan kali ini akan berfokus pada analisa sistem politik domestik Cina, hubungan antara Cina dan Taiwan serta hubungan antara Cina dan Tibet.

Tujuan

Mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan mengenai sistem politik domestik Cina. Dengan pemahaman tersebut maka diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara Cina-Taiwan dan Cina-Tibet.

Politik Domestik Cina : Struktur dan Sistem

Sistem politik domestik yang berlaku di Cina secara konseptual banyak dipengaruhi pemikiran konfusianisme dan menjadi doktrin ortodok dalam negara imperial yang mendominasi kehidupan politik dan ekonomi di Cina. Pengaruh konfusian ini terlihat dari birokrasi Cina yang menekankan pada kompetensi,  mutu dan profesionalisme dalam rekruitmennya (Wang, 1997:21). Di sisi lain, politik domestik Cina juga mengambil ide-ide dari ajaran Marxisme Leninisme. Penggunaan ajaran Marxisme Lenin digunakan semenjak tahun 1949, dan berdasarkan ajaran ini sistem pemerintahan Cina tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Negara didominasi oleh partai tunggal Cina yaitu Partai Komunis Cina (Chinese Communist Party), partai inilah yang secara umum menjalankan pemerintahan dan memiliki pengaruh yang sangat kuat karena merupakan kekuatan partai tunggal dalam pemerintahan Cina. Lalu bagaimana dengan struktur institusi negara di Cina, “The main organs of state power are the National People's Congress (NPC), the State Council, and the President.” (Ryser,2007). Kedudukan tertinggi ada pada National People's Congress (NPC) atau Kongres Rakyat Nasional, dalam kongres yang diadakan satu tahun sekali ini, akan ditentukan peraturan pemerintah, undang-undang, menolak atau menerima rencana anggaran pembelanjaan negara yang diajukan, dan juga memilih presiden dari Cina. Presiden dalam pemerintahan Cina menjabat sebagai kepala negara, ia memiliki kewenangan untuk mengatur politik luar negeri, Presiden memiliki pengaruh yang besar seperti yang dijelaskan oleh Ryser ,”However, since the president usually holds other key positions within the state institutions and the CCP, he possesses immense power” (Cabestan 1994: 76 dalam Ryser, 2007). Dan untuk badan eksekutif dari sistem politik Cina dilakukan oleh State Council atau Dewan Negara yang akan menyusun badan legislatif yang akan diajukan kepada Kongres Rakyat Nasional dan mengatur mengenai perihal administrasi negara secara general.

Sistem politik yang dimiliki Cina bergantung kepada struktur politik berupa fundamental lawsserta regulasi yang diimplementasikan di Cina. Hukum dasar konstitusi Cina diadaptasi dari implementasi 5th Session of the fiftth National People’s Congress pada 4 December 1982. Amandemen ini dilengkapi pada masing – masing konsitusi antara lain Kongres Nasional sesi pertama, 12 April 1988. Dilanjutkan pada The First Session of the Eighth National People’s Congress pada 29 Maret 1993 dan The Second Session of the ninth National People’s Congress pada 15 Maret 1999.

Kebijakan Cina : One Cina Policy

Kebijakan One Cina Policy ini merupakan strategi dari pemerintah Cina terkait dengan potensi terpisahnya wilayah-wilayah terluar dari negaranya, terutama wilayah-wilayah yang memiliki hubungan tertentu dengan negara lain serta wilayah dengan karakteristik dan kapabilitas tertentu. Kebijakan ini berisi tentang kehendak pemerintah Cina yang memberikan kewenangan atau otonomi daerah namun daerah tersebut tetap menjadi bagian dari satu negara Cina dan berpusat pada pemerintah sentral. Tujuan dari pemerintah Cina sendiri sebenarnya adalah untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Namun di sisi lain, dalam implementasi kebijakan tersebut rupanya pemerintah Cina melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat di kawasan otonom tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan konflik antara pemerintah Cina dengan kawasan-kawasan otonom tersebut. Salah satu konflik yang terjadi akibat kebijakan ini adalah permasalahan antara Cina-Tibet serta Cina-Taiwan.

Hubungan Cina-Tibet : Permasalahan Historis

Tibet adalah salah satu daerah di Cina dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha, oleh karena itu masyarakat Tibet banyak yang menjadi biksu. Selain itu, Tibet merupakan wilayah yang terkenal akan religiusitas dan kebudayaannya. Pemimpin dari wilayah Tibet dikenal dengan sebutan Dalai Lama.

Hubungan antara Tibet dan Cina sejak lama mengalami naik turun. Pada masa dinasti Tang (618-907 M). Tibet masuk menjadi bagian dari negara Cina yang kemudian menjadi penghubung bagi Cina dengan India dan Timur Tengah. Di sisi lain, pengaruh nilai Konfusianisme yang dimiliki Cina telah memberikan pemahaman cara pandang yang kemudian berakulturasi dengan pemahaman Budhisme di Tibet. Hubungan itu kemudian diteruskan dengan pengiriman tenaga ahli dalam berbagai bidang, misalnya kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Selain itu, terjadi pernikahan aliansi, yaitu pada tahun 640 M, Raja Tibet Songtsan Gampo menikah dengan putri WenZheng dari kerajaan dinasti Tang. Kemunculan separatism sekaligus penanda pergolakan pemisahan diri antara Tibet dan Cina ketika Gendun Gyatso sebagai pemimpin Gelug Yellow Hat sebagai aliran yang dominan di Tibet yang kemudian disebut Dalai lama pertama pada 1543-1588.

Tibet masih berusaha melepaskan diri dari Cina melalui gerakan dalai lamanya hingga abad ke-19. Akan tetapi ketika tahun 1950 tentara People’s Liberation Armymenyerang Tibet. Mao Zedong mengambil alih dan mengintegrasikan Tibet ke Cina. Disusul kemudian 1959 Tibet dihancurkan dan dalai lama diasingkan. Mulai sejak 1950an tersebut maka Tibet kembali dalam otoritas Cina walaupun masih tetap memperjuangkan independennya. Pemerintah Cina meningkatkan infrastruktur transportasi di Tibet dan juga ekonomi Tibet telah tumbuh dan diversifikasi. Namun sejak dicanangkan program pembangunan Cina Barat yang menempatkan masyarakat Han ke Tibet Dominasi pemerintahan Cina ke Tibet terus bertamba melalui pendudukan fungsi-fungsi pemerintah oleh orang-orang Han.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Dalai Lama menggunakan cara middle way yang menjadi ciri khas dari perjuangannya. Ia menyatakan bahwa masyarakat Tibet tidak mencari kemerdekaan namun mengusahakan kewenangan yang berarti bagi masyarakat Tibet. Dalai Lama memiliki pengaruh yang kuat, bahkan ia dianggap sebagai kunci utama bagi pemerintah Cina untuk membuka pintu masyarakat Tibet agar mau bergabung dengan pemerintah Cina. “Controversy over the role of the Dalai Lama and the impact of PRC control on Tibet’s language, culture, and religion have prompted recurring actions by Congress in support of Tibet’s traditions-actions routinely denounced by Beijing” (Dambaugh,2008).

Dalam kasus ini, Kongres Amerika Serikat memberikan dukungan pada Tibet. Hal-hal yang menjadi pergesekan antara pemerintah Cina dan Tibet selain mengenai budaya dan agama adalah adanya perbedaan pendapat mengenai status Panchen Lama ke-11 dan hukum reinkarnasi. Salah satu usaha dari pemerintah Cina untuk mencegah Tibet untuk merdeka adalah dengan memberikan pendidikan patriotik agar masyarakat Tibet akan terbuka pemikirannya untuk berada dalam satu ikatan Republik Rakyat Cina, selain itu pemerintah Cina juga melakukan pengembangan ekonomi di Tibet sehingga standard kehidupan di Tibet naik, namun masyarakat Tibet asli tidak dapat memenuhi biaya hidup ini, dan hanya etnis Han yang tinggal di Tibet saja yang dapat memenuhinya. Sudah 700 tahun yang lalu, Cina menyatakan bahwa Tibet merupakan bagian dari Cina baik secara geografi maupun politik, namun Tibet menolak karena mereka menganggap bahwa Tibet merupakan negara yang merdeka. Dalam konflik ini, Amerika Serikat ikut membantu penyelesaiannya, hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat semenjak terjadi normalisasi hubungan antara Cina dan Amerika Serikat pada tahun 1979. Namun permasalahan antara Cina dan Tibet ini masih sangat sulit untuk menemukan kata sepakat, hingga pada tahun 2008 terjadi demo besar-besaran dari masyarakat Tibet.

Hubungan Cina-Taiwan : Ketegangan Politik

Taiwan telah memiliki peraturan yang terpisah dengan pemerintah pusat Cina sejak tahun 1949. Taiwan adalah sebuah daerah di Cina yang berusaha untuk memerdekakan diri dari kesatuan pemerintahan pusat Republik Rakyat Cina, sehingga Taiwan memilih untuk memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri. Sebenarnya pemerintah pusat Cina mengizinkannya namun dengan syarat pemerintah pusat tetap memiliki kontrol terhadap Taiwan, atau dengan kata lain memberikan otonomi daerah kepada Taiwan. Namun Taiwan bersikeras untuk melepaskan diri dari Cina dan menginginkan berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka. Di sisi lain, Taiwan juga menjadi tempat pelarian dari Chiang Kai Shek dan kelompok nasionalis Cina yang kalah dengan Partai Komunis Cina. Saat ini Taiwan sendiri menggunakan bentuk sistem super-presidensial, dimana presiden yang dipilih oleh rakyat memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur politik luar negeri dan domestik Taiwan.

Hubungan antara Cina dan Taiwan memiliki hubungan yang fluktuatif. Arthur S. Ding (2008) menjelaskan  Di Taiwan terdapat dua partai utama yaitu Partai Kuomintang (KMT) dan Democrat Progresive Party (DPP). DPP merupakan partai yang jauh lebih tegas dan cenderung radikal serta sangat mengusahakan kemerdekaan Taiwan yang seutuhnya. DPP ini biasanya menjadi dominasi dalam pemerintahan Taiwan, namun pada tahun 2008 partai KMT berhasil memikat perhatian rakyat Taiwan dibandingkan dengan DPP. Partai KMT adalah partai yang lebih memilih untuk kooperatif dengan pemerintah pusat Cina dibandingkan dengan DPP, sehingga semenjak adanya dominasi dari partai KMT, membuat pemerintah Cina lebih mudah untuk bekerjasama dengan Taiwan dan memudahkan pemerintah untuk mewujudkan kepentingannya, yaitu membentuk One Cina. Hal yang menyebabkan partai KMT menjadi lebih didominasi adalah karena ,”The voters have made clear they are fed up with DPP’s manipulation of social cleavage along the lines of independence (Taiwanese) versus pro-unification (Chinese) in order to garner political support” (Ding, 2008:97). Adanya kejenuhan ini membawa Taiwan merubah bentuk diplomasinya, dari diplomasi konfrontasi menjadi pendekatan yang ditandai oleh moderasi serta langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan antara Cina dan Taiwan.

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melihat sistem politik domestik dari Cina, maka diketahui adanya kebijakan One Cina yang menjadi upaya pemerintah Cina untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Namun, permasalahan hubungan antara Cina-Taiwan maupun Cina-Tibet merupakan bukti bahwa implementasi kebijakan pemerintah Cina tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Walaupun begitu, setiap permasalahan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan melihat latar belakang tersebut kemudian dipahami mengapa kedua wilayah tersebut bermasalah dengan kebijakan pemerintah Cina.

Kata Kunci

One China Policy, otonomi daerah, Suksesi Taiwan, middle way, Dalai Lama

Guiding Questions

• Jelaskan sistem politik domestik di China! Bagaimana kebijakan pemerintah China terkait Taiwan dan Tibet ?
• Jelaskan tentang hubungan politik antara China dan Taiwan!
• Jelaskan tentang hubungan politik antara China dan Tibet!

Daftar Pustaka

Buku

Dambaugh, Kerry. 2008. “Tibet: Problems, Prospects, and US Policy” dalam CSR Report For

Congress

Ding, Arthur S. 2008. “Whiter Taiwan-China Relations?” dalam China Security,Vol.4, No.1

Winter 2008. World Security Institute

Wang, James C. F. 1997. Comparative Asian Politics. New Jersey: Prentice Hall