.

Loading...

Tuesday, November 20, 2012

Perbandingan Politik Jepang dan China

R.D.K holdings S.A

Pendahuluan

Jepang dan Cina dapat kita katakan sebagai negara yang memiliki pengaruh yang besar di Asia Timur. Dalam tulisan ini pengaruh tersebut lebih difokuskan pada bahasan politik negara.  Kedua negara ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan sistem perpolitikannya. Terdapat perbedaan dalam kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah China dan Jepang  dalam berbagai aspek kehidupan negara masing-masing.

Dalam artikel yang dituliskan oleh James C.F. Wang, perbedaan ini kemudian dianalisa kedalam beberapa bagian seperti budaya politik dan perkembangan politik kedua negara, Locus of Power yang melingkupi kepemimpinan, birokrasi dan institusi kenegaraan kedua negara, proses politik di kedua negara yang mencakup pemilihan umum, partisipasi masyarakat, partai dan grup politik, serta performa politik dan kebijakan publik.

Tujuan

Mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan tentang karakteristik perpolitikan di China dan di Jepang serta mampu melakukan studi komparasi dari karakteristik tersebut.

Sistem Politik China : Berkembang dari Revolusi

Wang mengungkapkan bahwa budaya politik China mengalami perkembangan dari yang awalnya berupa Autoritarian menjadi Anarki hingga kemudian menjadi Totalitarian (Wang, 1997: 18). Budaya politik autoritarian China berkuasa pada masa dimana terdapat emperor yang menguasai sebuah dinasti, emperor tersebut mempunyai kekuatan dan legitimasi yang besar dikarenakan ia dianggap sebagai Son of Heaven. Pemujaan sangat umum dilakukan untuk mengabadikan kharisma dan wibawa seorang emperor. Emperor pada masa autoritarian umumnya sangat menjaga kestabilan antara masyarakatnya dengan alam, sehingga dapat dilihat bahwa Taoisme sangat mempengaruhi budaya berpikir masyarakat China pada masa ini. Pada masa ini pemberontakan umum dilakukan untuk menggulingkan emperor dan dinastinya sehingga kemudian terbentuklah dinasti baru. Terdapat total 24 dinasti pada masa autoritarian China, sebelum gempa dahsyat kemudian menghancurkan Beijing pada tahun 1976 dan membuat kematian Mao Zhedong menjadi tanda berakhirnya masa authoritarianisme-empire China (Wang, 1997: 19).

Selanjutnya Confucianisme lahir menjadi sebuah filosofi yang mempengaruhi budaya politik China. Sistem imperealisme diterapkan dan penguasa baru dipilih berdasarkan seleksi masyarakat atas beberapa kriteria seperti kompetensi, merit, dan profesionalisme. Kandidat pemimpin imperial ini kemudian dipilih berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya atas ajaran Confucius. Hanya kandidat yang lolos provincial examination saja yang dapat menjabat sebagai pejabat pemerintah terendah (Wang, 1997:20). Confucianism sebagai ideologi negara pada masa itu dianggap lebih berpengaruh terhadap kebijakan politik China karena Confucianism dapat disebut juga sebagai authoritarianism. Keduanya sama-sama mementingkan legitimasi benar dan salah daripada anggapan mengenai ‘mandate of heaven’ seperti yang dipergunakan oleh pemerintah China pada masa sebelumnya. Pada masa ini China juga menjalin hubungan dengan orang asing/westerners namun dengan cara mengisolasi keberadaan mereka di wilayah pelabuhan, hal ini tidak lepas dari anggapan orang China terhadap bangsa lain yang merupakan bangsa barbar (Wang, 1997: 22).

Modernisasi pertamakali diterapkan di China pada masa pemimpin partai Nasionalis, Chiang Kai-Shek pada tahun 1927-1937. Seluruh aspek kehidupan kemudian diperbaiki, tentara modern dibangun Chiang untuk menjaga China dari serangan asing, warlords dan gerilyawan komunis. Kondisi ini terus berlangsung ketika Mao Zhedong memimpin China hingga kematiannya pada tahun 1967. Setelah kematiannya, China kemudian dipimpin oleh Deng Xiaoping yang kemudian membuka pintu bagi investasi asing dan membangun reformasi agrikultural di China. Bahkan setelah ia diturunkan, reformasinya terhadap China masih tetap dilakukan hingga kini (Wang, 1997: 24).

Karakteristik yang paling melekat pada sistem perpolitikan China yakni kuatnya pengaruh komunisme baik dalam tataran pemerintah maupun masyarakatnya. Pembentukan Republik Rakyat Cina sendiri menjadi sebuah bukti nyata komunisme memiliki pengaruh yang sangat kuat di negara asal kebudayaan kawasan Asia Timur ini. Sistem kongres rakyat menjadi hal yang paling fundamental dari sistem politik di Cina. “The people’s congresses have four main functions and powers: legislation, supervision, appointment and removal of officials, and making decisions on major issues”(Anon,2008) Kongres ini menjadi sedemikian penting bagi pemerintahan dan rakyat Cina.

Sistem Politik Jepang : Dari Feodalisme hingga Demokrasi Konstitusional

Berbeda dengan China, Jepang mempunyai struktur politik yang Feodalisme yang kemudaian berubah menjadi Dominasi Militer pada masa perang dunia hingga menjadi Demokrasi Konstitusional. Pada masa feodalisme yang dimulai ketika periode Takugawa berakhir pada tahun 1185-1867, pemerintah feodal Jepang mendelegasikan autoritas imperialnya kepada Shogun yang menggunakan militer untuk mengabdi kepada emperor(Wang, 1997: 25). Selain Shogun, terdapat Daimyo dan Samurai yang mengabdi kepada negara dibawah feodalisme emperor Jepang pada masa itu. Kelompok masyarakat Jepang terbagi kedalam beberapa kelas yang berbeda yakni; samurai, petani, tukang kayu/batu, dan pedagang dimana kesemua kelas tersebut diwajibkan membayar pajak kepada pemimpin. Keluarga merupakan sebuah corporate entity yang memengaruhi budaya politik Jepang, sementara nilai sosial yang paling berkarakter adalah loyalitas dan ketaatan. Kedua hal ini dipengaruhi oleh filosofi Confucianism yang masuk ke Jepang melalui orang-orang Korea yang pada masa itu merupakan kawasan imperial China (Wang, 1997: 27). Konsep harmoni merupakan konsep lainnya yang sering dipergunakan masyarakat Jepang selain rasa kekeluargaan, loyalitas dan ketaatan, konsep ini menekankan kepada akomodasi, hubungan baik, kompromi, dan kesatuan yang pada saat ini ditekankan pada kinerja produksi industri (Wang, 1997: 28). Semua konsep diatas merupakan konsep yang memengaruhi keadaan politik Jepang pada masa tersebut.

Keadaan politik Jepang kemudian berubah ketika emperor Mutsushito membentuk sebuah konsep modernisasi yang diberi nama restorasi Meiji  pada tahun 1869. Restorasi ini ditandai dengan pemindahan istana kerajaan dari Kyoto ke Tokyo dan modernisasi ekonomi, teknologi dan edukasi diterapkan, kelas sosial tradisional yang ada pada masa sebelumnya dihapuskan dan sistem konstitusional dibentuk. Sistem inilah yang kemudian melatarbelakangi keinginan Jepang untuk menjadi negara yang powerful di Asia dan dunia sehingga membuat Jepang yang pada saat itu dibawah pemerintahan kaisar Hirohito yang merupakan cucu dari kaisar Meiji membentuk kepemimpinan yang berada dibawah kekuatan militer (Wang, 1997: 33). Agresi militer terhadap China merupakan salah satu operasi miter yang terjadi pada masa tersebut hingga kemudian berakhir pada akhir perang dunia II. Keterlibatan Jepang dengan bangsa asing dimulai ketika Jepang menandatangani pakta dengan Nazi Jerman dan Fasis Italia, ketika kemudian kubu poros mengalami kekalahan, Jepang terlibat kedalam perjanjian damai dengan Amerika Serikat atau SCAP (Supreme Command of Allied Power) yang terdiri dari 7 poin penting yang mempengaruhi segala aspek kehidupan Jepang hingga saat ini. 7 poin tersebut adalah demobiliterisasi kekuatan militer Jepang dan abolisi angkatan darat dan laut Jepang, sehingga dapat memastikan bahwa Jepang tidak mempunyai kapasitas untuk berperang. Kedua adalah diterapkannya batasan untuk me-limitasi adanya sikap ultra-nasionalis masyarakat Jepang, hal ini mengakibatkan dihukumnya seluruh pemimpin perang Jepang yang terdakwa sebagai penjahat perang internasional. Ketiga adalah penghapusan aturan monopoli dan kepemilikan aset perusahaan keluarga yang besar. Keempat, diperkuatnya institusi demokratis dan pembentukan strong labor unions. Kelima, reformasi pengaturan kepemilikan tanah dan reformasi dilakukan oleh SCAP. Keenam, perkenalan sistem pendidikan dasar Amerika pada masayarakat Jepang, dan ketujuh, adalah pengaturan SCAP akan electoral law yang memperbolehkan wanita yang sudah berumur 20 tahun untuk memberikan suaranya di pemilihan umum (Wang, 1997: 37)

Dalam perkembangannya, karakteristik dari perpolitikan Jepang saat ini lebih condong ke arah monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Raja hanya hadir sebagai simbol negara, bukan sebagai pemimpin negara. Seperti yang dijelaskan oleh Roger Darlington, “Japan is a constitutional monarchy (like Britain) where the power of the Emperor is very limited. As a ceremonial figurehead, he is defined by the constitution as "the symbol of the state and of the unity of the people" (Darlington, 2011). Bila dilihat dari badan eksekutif pemerintah Jepang, yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan Jepang adalah perdana menteri. Perdana Menteri ini akan dipilih setiap empat tahun sekali, dengan syarat Perdana Menteri yang akan dipilih ini sebelumnya merupakan pilihan dari badan legislatif Jepang. Badan legislatif dari Jepang ini sendiri terdiri dari dua kamar yang biasa disebut dengan sistem bikameral, yaitu House of Representative dan House of Council. Badan Legislatif ini disebut dengan Diet atau Kokkai.

House of Representative dalam sistem perpolitikan Jepang dianggap sebagai kelas rendah, sedangkan House of Council adalah kelas tinggi. HoR ini disebut dengan Shugi-in, sedangkan HoC disebut dengan Sangi-in. Dalam mengambil keputusan, badan legislatif ini menggunakan suara mayoritas, sedangkan untuk beberapa kasus tertentu mereka menggunakan 2/3 dari suara mayoritas.(Darlington,2011). Sebenarnya bentuk pemerintahan atau sistem perpolitikan dari Jepang ini digunakan karena ada pengaruh dari Inggris dan Amerika Serikat Pasca perang dunia II. Penggunaan monarki konstitusional dengan dasar sistem parlementer dapat dikatakan sebagai ciri khas dari negara Jepang.

Perbandingan Sistem Politik Jepang dan China

Persamaan dari sistem perpolitikan kedua negara ini adalah, negara Jepang dan negara Cina sama-sama mengalami evolusi yang cukup panjang dalam sistem perpolitikannya. Dari kedua sistem politik baik di Jepang maupun di Cina juga terpengaruh oleh konfusianisme. Perbedaan antara sistem politik Jepang dan Cina adalah jelas terlihat bahwa Jepang menggunakan sistem yang lebih demokratis dibandingkan dengan sistem perpolitikan Cina yang cenderung komunis, kemudian walaupun sama-sama beranjak melalui revolusi namun kedua sistem politik negara ini tidak memiliki awalan yang sama, Jepang diawali dengan sistem yang feodal, sedangkan Cina berangkat dari sistem yang identik dengan aristokrat militer dengan Shogun atau Jenderal sebagai pemimpinnya. Sistem politik Jepang saat ini terpengaruh oleh nilai-nilai dari Amerika Serikat dan Inggris, sedangkan Sistem politik Cina terpengaruh oleh Uni Soviet yangmasuk lewatpenyebaran komunisme.

Kesimpulan

Negara Jepang dan China merupakan negara yang mendapatkan pengaruh konfusianisme pada awal perkembangannya. Namun seiring dengan interaksinya dengan berbagai negara, perkembangan politik di Jepang dan China menjadi berbeda. Di Jepang, system politiknya lebih dipengaruhi oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris, sedangkan di China lebih terpengaruh komunisme yang dibawa oleh Uni Soviet. Hal yang menarik di sini adalah walaupun keduanya memiliki arah perkembangan politik yang berbeda, namun dari sisi perkembangan ekonomi dan sosialnya sama-sama mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jepang dan China termasuk dalam kelompok negara dengan tingkat perekonomian tertinggi di dunia.

Kata Kunci :
Otoritarianisme, Komunisme, Feodalisme, Monarki Konstitusional, Demokrasi
Guiding Questions:
  1. Bagaimana karakteristik perpolitikan di Jepang?
  2. Bagaimana karakteristik perpolitikan di China?
  3. Bandingkan sistem perpolitikan di Jepang dan di China!
  4. Apa saja persamaan dan perbedaan dari sistem politik di kedua negara tersebut?
Daftar Pustaka
Buku: Wang, James C. F. 1997. Comparative Asian Politics. New Jersey: Prentice Hall
Internet : Darlington, Roger. 2011. A Short Guide to The Japan’s Political System [online] tersedia dalam http://www.rogerdarlington.me.uk/Japanesepoliticalsystem.html

Ditulis Oleh : Purwan Taka Hari: 3:31 AM Kategori:

0 comments:

Post a Comment