Sejarah Lahirnya Pancasila

Latar Belakang Sejarah

Di Indonesia agama Hindu adalah pertama yag masuk pada abad ke 7. Agama yang berdasarkan kitab suci Weda masuk ke Indonesia dari India yang hingga sekarang peninggalannya yang berupa candi-candi masih berdiri megah seperti candi Prambanan, candi Sari. Masuknya agama Budha sebagai agama yang diajarkan Sidharta Gautama, yaitu orang yang telah mencapai kesempurnaan Buddhisme.

Sebagai tempat  dekat dengan Bandar perdagangan Samudra Pasai maupun selat malaka maka di Nusantara terjadi kontak dengan berbagai bangsa termasuk pedagang Gujarat ang membawa ajaran Islam. Prosess Islamisasi di Indonesia dilakukan oleh wali-wali. Pada abad ke-13 sudah ada pemeluk Islam di Nusantara terbukti dari  berbagai peninggalan sejarah.

Toleransi yang ada memungkinkan beberapa system kepercayaan saling bereksistensi secara berdampingan. Menganut kepercyaan baru dapat dilakukan dengan timbulkan konflik social yang minimal.Gambaran persebaran agama islam menunjukkan prose yang cepat terutama sebagai dkwah para wali dalam penyebaran Islam di jawa.

Sampai kemudian perdagangan juga membawa kontakdengan bangsa Eropa yang dimulai Portugis pada 1512, Spanyol yang membangun benteng pertahanan di Tidore 1527, kemudian Belanda 1602 membentuk VOC(Vereenigde Oost Indische Compagnie). Bangsa Eropa seperti halnya bangsa-bangsa Asia yang lain selain melakukan perdagangan juga menyebarkan agama. Agama Katholik dan agama Kristen kemudian juga diterima di Nusantara sebagai agama dan kepercayaan yang melengkapi agama-agama sebelumnya.

Pada saat Indonesia menjadi Negara merdeka maka kelima agama yaitu : Hindhu, Budha, Islam, Katholik, dan Kristen menjadi agama yang diakui dan disyahkan  dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah reformasi agama Kong Hu Chu juga diterima dan menjadi agama keenam yang diakui Negara.

Sejarah Pergerakan Indonesia

Sebelum Negara Indonesia terbentuk pada 17 Agustus 1945, bentuk pemerintahan adalah kerajaan-kerajaan baik besar maupun kecil yang tersebar di Nusantara. Sejarah Indonesia selalu menyebutkan bahwa ada dua kerajaan besar yang melambangkan kemegahan dan kejayaan masa lalu yaitu Sriwijaya dan Majapahit.

Awal abad ke-16 bangsa Eropamulai  masuk ke Nusantara dan terjadilah perubahan politik kerajaan yang berkaitan dengan perebutan hegemoni. Belanda telah meletakkan dasar-dasar  militernya pada tahun 1630an guna mendapat hegemoni perdagangan atau perniagaan laut di Indonesia.Kekuasaan VOC berakhir pada 31 Desember 1799, kemudian asset-asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Karenanya sejak abad XIX Belanda menguasai Nusantara dalam seluruh aspek kehidupan atau menjadikan koloninya. Kekuasaan it uterus berlangsung hingga Jepang merebutnya pada tahun 1942.

Menuju Kemerdekaan

Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat yaitu masuknya paham-paham baru, seperti liberalism, demokrasi, nasionalisme. Paham-paham tersebut sebenarnya telah muncul abad 18 Eropa, tetapi masuk dan berkembang di Indonesia baru abad XX awal,  kecuali liberalism.

Pada 1870 Belanda telah membuat kebijakan untuk daerah  koloninya yang disebut Hindia Belanda ini dengan “liberalisasi”.Kaumleberal pada dasarnya kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat sehingga banyak mendapat kritik, diantaranya dari C. Th. Van Deventer yang menulis di  majalh de Gids 1899 berjudul Een Eereschuld atau Debt Of Honour atau balas budi. Dikatakan oleh Van Deventer bahwa kemakmuran Belanda diperoleh karena kerja keras dan jasa orang Indonesia.

Nasionalisme sebagai state nasion  atau Negara bangsa , sampai abad XX belum adanegara Indonesia. Sampai abad ke XIX perlawanan terhadap Belanda masih bersifat negative local (kedaerahan).

Sementara itu Jepang mengalahkan Sekutu di Pearl Harbour pada 8 Desember 1941 dan kemudian  mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942.Janji Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan dan memajukan rakyat Indonesia. Akan tetapi Jepang juga merampas kehormatan rakyat dan terjadi kemiskinan dimana-mana. Janji Jepang mulai baru mulai direalisir setelah Jepang terdesak oleh sekutu. Pemerintah Jepang kemudian berusaha mendapat dukungan dari penduduk Indonesia, yaitu pada saat Perdana Menteri Kaiso pada 7september 1944 akan memberikan kemerdekaan Indonesia, kemudian dikenal dengan “Kaiso Declaration”. Janji terasa lambat jika dibandingkan Philipina & Burma yang diberikan  kemerdekaan masing-masing pada Agustus 1943. Kelambatannya kemungkinan karena (G. Moerdjato 1989:84)  :

1. Pemimpin-pemimpin Indonesia dan Jepang belum mengadakan perjanjian apapun.
2. Berhubungan dengan hal pertama Jepng terpaksa mempertimbangkan waktunya.
3. 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI terjadi tawar  menawar antara Indonesia dan Jepang.
4. 5 April 1945 Kaiso jatuhdan Kabinet Suzuki yang menggantikannya  tidakbisa segera mengambilalih tanggung jawab pelaksanaan pernyataan Kaiso. 

Perumusan Pancasila

Pada ulang tahun Kaisar Hirohito tanggal 29 April 1945 Jepang member semacam “hadiah ulang tahun” kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanpa syarat. Dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pada hari itu diumumkan nama-nama ketua serta para anggotanya sebagai berikut :

Ketua              : Dr.KRT. Radjiman Wedioningrat

Ketua Muda    : Ichubangase

Ketua Muda    : RP. Soerosa (Merangkap Ketua) 

Sidang Pertama BPUPKI

BPUPKI mulai bekerja pda tanggal 28 Mei 1945 pada  tanggal 28 Mei 1945, dimulai upacara pembukaan dan padakeesokan harinya dimulai sidang-sidang (29 Mei-1 juni 1945). Yang menjadi pembicaranya adalah Mr.Muh.Yamin, Mr.Soepomo, Drs.Moh.Hatta, dan Ir. Soekarno.

Isi Pidato Mr.Muh Yamin

Tanggal 29 Mei 1945 dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Usulan dasar Negara sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat (Kaelan,2003:35)

Isi Pidato Mr.Soepomo

Menurut Soepomo, di dalam ilmu Negara ada beberapaalinea pikiran tentang Negara yaitu :

1. Pertama, aliran pikiran perseorangan ( individulis)
2. Kedua, aliran pikiran tentang negara berdasar teori golongan (class teory)
3. Ketiga,aliran pikiran lainnya : toeri integralistik yang diajarkan Spinoza,Adam Nuller,Hegel,dan lain-lain(abad 18-19)

Isi Pidato Ir.Soekarno

Selanjutnya Ir, Soekarno mengusulkan kepada sidang bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebut Pancasila, yaitu :

1. Kebangsaan (nasionalisme)
2. Kemanusiaan (internasionalisme)
3. Musyawarah,mufakat, perwakilan
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Jika anggota sidang tidak setuju dengan rumusan yang lima di atas, maka rumusan itu dapat diperas menjadi tiga yang disebutnya Trisila, yaitu :

1. Sosio-nasionalisme
2. Sosio-demokrasi
3. Ketuhanan

Panitia delapan terdiri dari :

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh Hatta
3. Sutardjo
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Ki Bagus Hadikoesoemo
6. Oto Iskandardinata
7. Moh. Yamin
8. Mr.A.A. Maramis

Panitia Sembilan yang anggotanyaberasal dari golongan nasionalis, yaitu :

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Mr. Moh Yamin
3. K.H. Wachid Hasyim
4. Drs. Moh. Hatta
5. K.H. Abdul Kahar Moezakir
6. Mr. Maramis
7. Mr. Soebardjo
8. Abikusno Tjokrosujoso
9. H. Agus Salim

Alinea keempat dalam rumusan dasar negar sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan;
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Kedua BPUPKI

Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10Juli 1945 Ir. Soekarn diminta menjelaskan tentang  kesepakatan tanggal 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta).

Pembentukan PPKI

Tanggal 7 agustus Jendral Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia(PPKI: Dokuritzu Zyunbi linkai) yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI

Lahirnya Negara Indonesia

Dalam pelaksanaan proklamasi sendiri ternyata ada perbedaan antara golongan tua & golongan muda. Golongan muda yang  lebih agresif  menghendaki kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Yang termasuk golongan muda adalah: Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Syahrir, Sayuti Malik, Soedarsono, Soepomo, dll. Atas desakan pemuda dan massa Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia  pada tanggal 17 agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama  dan  dalam tempo  yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta,17 Agustus Tahun 05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta

Sidang Pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945

Sidang pertama PPKI dilaksanakan setelah Proklamasi Kemerdekaan, dipimpin oleh ketua Ir. Soekarno dan wakil ketua Moh. Hatta dan dihadiri 25 orang.

Ir. Soekarno meminta Mr. Soepomo menjelaskan tentang pemandangan umum, yaitu tentang opzet(rencana) Undang-Undang dasar ini. Soepomo menjelaskan pokok-pokok pikiran untuk UUD sebagai berikut :

• Kedaulatan Negara ada di tangan rakyat,  penjelmaan rakyat di dalam badan MPR
• MPR menetapkan UUD, mengangkat presiden dan wakil presiden,  menetapkan GBHN
• Presiden dan wakil presidenn beradda di bawahMPR
• Di samping Preside nada DPR yang bersama Presiden membentuk Undang-Undang
• Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan  menteri-menteri Negara
• Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
• Untuk tingkat pusat, selain DPR  ada DPA yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah (presiden dan  wakil presiden)
• Di bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah dan pemerintah asli tetap dihormati, misalnya Sultanat-Sultanat, Koti-Koti, Desa, dsb.

Di dalam aturan peralihan dinyatakn pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Alasan pembentukan Komite Nasional ialah mungkin sekali anggota-anggota PPKI tidak lama lagi akan meninggalkan Jakarta (yang berasal dari luar Jakarta), maka perlu ada suatu komite di Jakarta untuk kepentingan membantu presiden yang anggota-anggotanya dapat bertemu dalam waktu cepatt Komite ini kedudukannya dengan MPR(Bahar,1995:445-450).